Asuransi Kesehatan untuK Semua

Satu tahun sudah usia program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jamkesmas. Ini adalah program kesehatan gratis bagi 70 juta lebih warga miskin se-Indonesia, lanjutan dari Askeskin yang berlaku sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, ada sejumlah kritik terhadap Jamkesmas. Salah satunya karena program ini dianggap melanggar UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seberapa siap Pemerintah menjamin hak kesehatan warga sesuai cita-cita konstitusi dan UU SJSN? Reporter KBR68H Citra Prastuti dan Ziphora Robina dari Radio Internasional Jerman Deustche Welle Siaran Indonesia menelusuri kesiapan pemerintah soal ini.

Audio: Setiap pagi adalah saat yang ramai di Unit Pelayanan Pasien Jaminan atau UPPJ RS Cipto Mangunkusumo. Di sini ada beberapa loket. Di sebelah kiri saya adalah loket untuk peserta Askes. Sementara di bagian depan dan sebelah kanan adalah loket untuk peserta Jamkesmas dan di sebelah kanan adalah loket untuk program JPK Gakin, program berobat gratis untuk warga dengan KTP Jakarta. .. Saat ini pukul 8.30 WIB. Di antrian JPK Gakin sudah banyak sekali orang mengantri. … Loket yang tidak kalah ramai adalah loket Jamkesmas bagi mereka yang memiliki KTP luar Jakarta. Antriannya tidak terlalu teratur, mereka agak berdesak-desakan. Ini pasti akan menyulitkan petugas.

Audio: Suasana UPPJ

Sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional, setiap hari RS Cipto Mangunkusumo melayani 1300-an orang miskin dari seluruh Indonesia. Ini berarti 70 persen dari total pasien RSCM. Mereka menumpuk di Unit Pelayanan Pasien Jaminan.

Bagi yang ber-KTP luar Jakarta, maka mereka akan dilayani lewat progam Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan jumlah pasien Jamkesmas yang tinggi, Unit ini kewalahan. Apalagi di lapangan, program nasional ini punya banyak kendala, seperti cerita Eka Yoshida, Kepala Unit Pelayanan Pasien Jaminan RSCM.

Audio: Satu kendala dengan Jamkesmas, Pemda itu sangat minim membekali pasien yang dirujuk dengan informasi. Anda kalau ke sini harus bawa dokumen ini. Biaya hidupnya gini lho. Ini nggak. Dateng aja dengan badannya. Bu saya dirujuk ke sini. Padahal dirujuk dari Puskesmas. Nah kita nggak terima dari Puskesmas, kami terima dari RSUD. Itu pembekalannya belum optimal. Sementara pasien kan jadi terombang-ambing, sementara kan dia butuh cure.

Audio: Suasana UPPJ

Program Jamkesmas diluncurkan Departemen Kesehatan pada Maret 2008. Sebelumnya, program ini bernama Askeskin, dimulai sejak 2005. Program diubah karena skema Askeskin justru membuat pemerintah nombok 1 triliun rupiah.

Di program Jamkesmas ini, Surat Keterangan Tidak Mampu tak lagi berlaku. Semua harus punya kartu Jamkesmas yang berwarna oranye-hijau, kalau mau dilayani. Mereka yang punya kartu adalah warga yang terdata miskin oleh pemerintah kabupaten/kota serta provinsi setempat.

Audio: Anak namanya Ikhsan Nurfaizal. Umur 13 tahun. Sakit dinyatakan setelah pemeriksaan Desember kemarin, tumor stadium 3, tumor di belakang hidung.

Ikhsan tak punya kartu Jamkesmas. Kata Aji, ayahnya, ketika pembagian massal kartu Jamkesmas, mereka tak kebagian. Karenanya, begitu sakit kanker menggerogoti anaknya, Aji kelimpungan. Penghasilannya sebagai juru ukur tanah tak bakal cukup untuk biaya berobat.

Audio: Ya stres lah. Bener-bener stres. Keputusannya kan di sini. Saya bingung kan. Sedangkan anak saya kan harus diobati. Dokter bilang gini gini gini. Masalah biaya, nggak mungkin kejangkau. Dikasih solusi, disuruh urus Jamkesmas.

Harus memohon kepada aparat, cerita Aji. Beruntung, tak sampai seminggu, kartu Jamkesmas sudah di tangan. Ada 40 kali penyinaran dan 6 kemoterapi yang harus dijalani Ikhsan di RS Kanker Dharmais. Satu kali kemoterapi, kata Aji, biayanya lebih dari 4 juta rupiah. Ikhsan baru saja menjalani sesi pertamanya.

Audio: (Rasanya?) Biasa aja. Cuma pusing, mual. Nggak enak makan. (Kalo benjolannya sendiri ketika awal?) Sakit. Cuma ah gitu aja. Membesar. (Setelah dikemo, rasanya lebih baik?) Lebih baik. Enak. Jadi enak. Nggak terlalu sakit

Ikhsan bukan satu-satunya warga miskin yang kena penyakit berat bin mahal. Di RS Dharmais, 90 persen pasien kanker di bagian anak adalah orang miskin. Kata dokter Edi Tehuteru, dokter tak bisa sekadar menyembuhkan pasien, lalu pulang. Dokter harus ikutan pusing memikirkan dari mana datangnya biaya berobat. Aturan mesti dilenturkan demi kesembuhan pasien.

Audio: Biasanya nih kalau saya sudah mendekati plafon, bagian keuangan sudah lapor ke kita. Artinya apa tuh? Artinya, yah pulangin dulu, ntar masuk lagi. Jadi, jalan keluarnya kayak gitu. Statusnya pulang, jadi dikeluarin. Supaya kalau masuk lagi, dapat fresh lagi, start from zero lagi.

Audio: Suasana UPPJ

Setahun sudah program Jamkesmas berjalan. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta menilai, Jamkesmas punya setumpuk kekurangan. Yang paling fatal, kata Marius, Jamkesmas melanggar UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Audio: Tiba-tiba dari Depkes mengambil alih, nggak tau dapat ilmu wangsit dari mana, kok arahnya kembali lagi ke sebelum era 2005 dengan program namanya Jamkesmas. Saya terus terang sedih lho. Di sini suatu instansi pemerintah yang adalah regulator, sebagai pelaku pemain juga, penonton juga, wasit juga. Nggak ada ini. Padahal biasanya pejabat kalau dilantik itu kan sumpahnya mengikuti peraturan perundangan, ini nggak tau UU yang mana, nggak tau. Terus terang saya sedih sekali.

Menurut UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditandatangani pada 2004, lima tahun sesudah disahkan, isi UU harus mulai dilaksanakan. Artinya, semua warga, tanpa pandang miskin atau kaya, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari negara. Bagaimana persiapan Pemerintah sejauh ini?

Audio: Suasana UPPJ RSCM

Ibu Niar berdiri di antrian Unit Pelayanan Pasien Jaminan RSCM. Dari dalam map yang dipegangnya, terlihat kartu Jamkesmas. Ibu Niar datang dari Bengkulu. Ia menemani sepupunya yang tengah dirawat karena kanker mulut rahim.

Audio: (Pekerjaan sepupu ibu sebagai apa sehingga pakai Jamkesmas?) Nggak ada pekerjaan. (Pengangguran?) Ya. (Dengan Jamkesmas, dari RSUD sampai sini gratis?) Alhamdulillah. Ada selisih bayar, tapi nggak begitulah, ada 4 ribu, 9 ribu, belum ada yang di atasnya.

Bagi Ibu Niar, rasanya Jamkesmas berjalan sempurna.

Audio: Suasana UPPJ RSCM

Tapi tidak begitu yang dirasakan dokter Edi Tehuteru, yang sehari-hari berkutat dengan kanker pada anak di RS Dharmais, Jakarta. Biaya berobat kanker bisa menembus langit ketujuh, sementara kebanyakan pasien kanker adalah orang miskin. Yang mengganjal, kata Edi, Jamkesmas punya daftar obat yang ditanggung. Artinya, ada yang tidak gratis. Karenanya dokter mesti ikutan pusing mencari tambahan dana.

Audio: Ada satu pasien, hanya 2 obat yang discover oleh asuransi. Satunya enggak, tapi harganya 3 juta. Trus mau dapat dari mana? Mau distop pengobatannya karena nggak ada uang segitu? Nggak juga. Terlalu konyol kalau stop gara-gara itu.

Dari hasil penelusuran ke 31 provinsi dan puluhan kabupaten, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widajajarta, menemukan ganjalan ini sebagai sesuatu yang serius.

Audio: Misalnya patah tulang untuk implantnya tidak ditanggung. Padahal operasi patah tulang, implantnya itu harganya jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Kalau di manlak Jamkesmas, yang diganti cuma bola mata palsu. Berapa persen orang yang mecotot matanya harus ganti bola mata palsu dibandingkan kecelakaan lalu lintas?Apalagi orang miskin kan mobile, lagi dagang, ngelamun, dagangan nggak laku, ketabrak kabur. Terkapar lah dia.

Namun pembatasan itu terpaksa dilakukan, kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Chalik Masulili. Semuanya demi mengendalikan biaya berobat, mengingat ada lebih 70 juta orang miskin yang ditanggung Negara. Kalau tidak, bisa-bisa kas negara jebol, seperti saat Askeskin dulu, kata Chalik.

Audio: Orang miskin itu nggak banyak nuntut. Dia cuma minta dua. Satu, jangan ditolak. Dua, jangan bayar. Cuma dua itu aja. Dokter kita di lapangan maunya teknologi paling canggih. Ini kan ada korelasi dengan uang. Canggihnya itu juga yang paling mahal. Itu kan yang harus kita minta standar supaya penghitungan biayanya bisa klop. Ini yang masih kami susun sama-sama karena uang kita bukannya unlimited. Jadi standarnya harus jelas dari profesi. Jangan kita bikin standar dari sini, profesi maunya lain gitu lho.

Itu baru satu soal. Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Widjajarta menyorot pada prinsip dasar yang membedakan Askeskin dengan Jamkesmas. Jamkesmas, kata Marius, tidak berjalan dengan prinsip asuransi sosial. Padahal ini sudah digariskan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Audio: Kalau Askeskin, insurance, artinya si provider itu bekerja dulu. Bekerja dulu, trus dia buat tagihan, diverifikasi, cocok, dibayar. Kalau ini kan enggak. Orang belum bekerja, uang sudah dibagi-bagi. Ini antara dua. Namanya uang ada di depan mata, jiwanya mau jadi malaikat atau setan. Dan dananya setiap tahun habis. Kalau dulu, kalau nggak digunakan itu buat tahun berikutnya. Kalau manajemennya bagus, lama-lama pemerintah bisa nggak membiayai. Karena ini kan bergulir.

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Chalik Masulili mengakui Jamkesmas masih jauh dari ideal. Meski banyak kekurangan, Chalik memastikan, Jamkesmas tengah membuka jalan menuju jaminan kesehatan gratis bagi semua, sesuai UU SJSN.

Audio: Kita lihat UU Nomor 40, inilah yang saya sebut Jamkesmas secara makro. UU ini memang belum ada turunannya. Tapi ini adalah suatu langkah down to earth. Universal coverage itu wajib sifatnya. Ini konsep down to earth. Bukan suatu konsep yang di awang-awang. Yang jelas.

Chalik betul, jalan memang masih panjang.

Audio: Suasana panggil pasien RSMH

Di seluruh Indonesia, baru 76.4 juta penduduk miskin yang biaya kesehatannya ditanggung Negara. Ini berarti hanya 30 persen seluruh penduduk Indonesia. Berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan, yang total 7 juta warganya sudah mendapat jaminan kesehatan gratis. Kata Gubernur Alex Noerdin, kalau sakit, tak perlu risau.

Audio: Kita lihat case Sumsel, penduduknya 7 juta lebih. Yang sudah tercover asuransi itu 40 persen lebih, PNS dengan Askes, TNI/Polri dengan Asabri, Jamkesmas, swasta dengan asuransi macam-macam. Yang tidak tercover jumlahnya hampir 60 persen, itu kira-kira 3 juta lebih, hampir 4 juta. Itu yang sebenarnya paling membutuhkan karena mereka di lapis paling bawah, paling miskin, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan tetap. Itu yang di-cover program berobat gratis, yang kita sebut Program Jaminan Kesehatan Sumatera Selatan, Semesta.

Program ini pun bukan sekadar gombal. Joni, ayah Kheiren Zie, sudah membuktikan. Anaknya dioperasi jantung karena bocor di bagian bilik. Kalau mesti bayar, maka minimal keluar uang 60 juta. Itu baru untuk operasinya.

Audio: Kita bangga karena waktu di kampanye bukan anak saya aja yang baru ini, tapi ada juga yang baru masuk dari Palembang. Suatu kebanggan bagi kami warga Palembang bahwasanya apa yang dikatakan gubernur bukan hanya janji, tapi terbukti. Bahwasanya program untuk kesehatan ditanggung sampai kesembuhan.

Klop, saat Pilkada Gubernur lalu, Joni memang memilih Alex Noerdin sebagai gubernur.

Audio: Suasana panggil pasien RSMH

Harapan kini digantungkan pada UU Sistem Jaminan Sosial yang sudah disahkan lima tahun lalu. Tujuannya mulia, supaya kelak semua warga Indonesia bisa mencicipi nikmatnya memiliki jaring pengaman untuk setiap fase kehidupan yang dijalani. Oktober tahun ini, UU tersebut sudah harus diterapkan. Artinya, harus sudah ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini lah yang penyelenggara asuransi kesehatan, juga masa tua, pensiun, kecelakaan kerja dan kematian bagi seluruh warga Indonesia.

Tapi Badan ini belum terbentuk. Meski begitu, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Fachmi Idris mengaku optimistis, target Oktober 2009 bisa dituntaskan.

Audio: Terlepas dari kondisi apa pun kita hari ini, orang bicara Pemilu, orang bicara politik, DJSN berketetapan hati menyerahkan draft RUU BPJS. Sudah diserahkan ke Menkokesra. Nanti kementrian yang berproses sampai tahapan dibahas ke DPR.

Jadi kapan jaminan kesehatan untuk semua bakal terwujud?

Chalik Masulili, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan, sudah pasang target. Target optimistis 6 tahun lagi. Sesial-sialnya, sistem ini bakal berjalan pada 2020 mendatang.

Kapan pun itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional akan memastikan Undang-undang ini berjalan sesuai cita-cita dan niat baik yang diusung, kata salah satu anggotanya, Fachmi Idris.

Audio: Ya harus optimis dan kita sangat membutuhkan dukungan semuanya. Karena ini sayang, ada satu undang-undang yang sudah diamanatkan, walaupun dengan banyak faktor yang tidak dapat dijalankan dengan optimal sampai hari ini, kita harus optimis, karena ini menyangkut 220 juta rakyat Indonesia.

Audio: Fotonya malah belum ada nih Pak? Atas nama Ikhsan Nurfaizal. Kampung Cibuntu, Sukabumi. Puskesmas Kalibunder.

Di RS Kanker Dharmais Jakarta, Aji memperlihatkan kartu Jamkesmas milik anaknya. Berbekal kartu ini, Ikhsan akan menjalani puluhan kali penyinaran dan kemoterapi demi menyembuhkan tumor. Kalau sistem jaminan kesehatan makin kuat dan makin baik, maka tak cuma Ikhsan yang bisa sakit tanpa pusing memikirkan biaya.

Ketika saat itu tiba, maka kita bisa berkata,’Orang miskin sudah boleh sakit’.

Audio: Suasana UPPJ RSCM


[Citra Prastuti KBR68H | Ziphora Robina DW]


foto: KBR68H